Bela Negara Diabaikan, Hukum Tua Minsel Lebih Pilih Jalan ke Jakarta
MINSEL – 3 November 2025, Miris dan ironis. Workshop Bela Negara yang digelar Dinas PMD Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan RI pada Sabtu, 1 November 2025, seolah tidak mendapat perhatian serius dari para Hukum Tua (Kepala Desa) di Kabupaten Minahasa Selatan.
Dari ratusan Hukum Tua se-Minsel, hanya sekitar 20-an Hukum Tua dan Penjabat Hukum Tua memilih program Bela Negara merupakan agenda nasional Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat karakter dan wawasan kebangsaan aparatur desa.
Sebaliknya, sejumlah Hukum Tua justru dikabarkan lebih antusias mengikuti kegiatan UMKM di Jakarta yang dijadwalkan pada 6–8 November 2025.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas PMD tersebut mematok biaya pendaftaran sekitar Rp7.950.000 per peserta, jauh lebih tinggi dibanding workshop Bela Negara di Manado yang hanya Rp750.000.
Kondisi ini menimbulkan sorotan publik. Di tengah dorongan efisiensi anggaran dan seruan untuk mendukung program pemerintah pusat, para aparat desa dinilai tidak menunjukkan komitmen kebangsaan, justru memilih kegiatan berbiaya besar di luar daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemasyarakatan dan Desa, Esther Masengi, ketika dikonfirmasi, menjelaskan bahwa kegiatan UMKM di Jakarta memang merupakan program PMD Provinsi. Namun, uang pendaftaran justru disetorkan ke PMD Kabupaten.
Hal ini menimbulkan tanda tanya publik soal mekanisme dan prioritas anggaran.
“Ini soal kepedulian dan kesadaran. Workshop Bela Negara bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi perangkat desa. Sangat disayangkan kalau malah diabaikan,” ujar salah satu pemerhati pemerintahan desa di Minahasa Selatan.
Sorotan pun mengalir dari masyarakat dan aktivis pemerhati kebijakan publik. Mereka menilai, langkah sejumlah Hukum Tua yang lebih memilih kegiatan ke Jakarta tidak sejalan dengan semangat efisiensi dan penguatan karakter nasional yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini.
Dengan rendahnya partisipasi pada kegiatan bela negara tersebut, publik berharap PMD Minsel dan instansi terkait melakukan evaluasi serius, agar ke depan kegiatan strategis seperti Bela Negara benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
(sivriet)
